Bandung, 29 Juli 2012
Sebagai bentuk kepedulian atas berbagai persoalan yang dihadapi petani, buruh dan nelayan yang ada di Jawa Barat, DPW. Petani Buruh Reformasi Jabar membuka Pusat Informasi dan Posko Pengaduan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat petani, buruh dan nelayan, PBR Jabar ingin ikut andil meringankan beban persoalan yang dihadapi, setidaknya membuka ruang dialog silturahmi berbagai beban permasalahan untuk secara bersama sama dicarikan jalan solusi penyelesainnya.
Problema sosial yang dihadapi petani, buruh dan nelayan begitu banyak, mulai pada persoalan keseharian sampai pada situasi yang selalu dalam posisi tidak diuntungkan dalam jalannya roda pembangunan, seolah terlupakan keberadaannya, padahal masyarakat petani, buruh dan nelayan merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian yang lebih dan serius pada petani, buruh dan nelayan.
Untuk melakukan perbaikan dan perubahan perbaikan nasib petani, buruh dan nelayan, mari kita bersama sama sama bersinergi, sebagai bentuk komitmen kami, PBR Jawa Barat membuka Pusat Informasi dan Posko Pengaduan Petani Buruh dan Nelayan di dua titik sebagai tahap awal yaitu di Posko Pertama (1) Jl. Raya Rancaekek Permata Hijau A-16 Kab. Bandung dan Posko Dua (2) Jl. Raya Pelauhan II Sampora Bojong Cikembar Kab. Sukabumi. Kepada saudaraku para petani, buruh dan nelayan kami menunggu siap bersama sama untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada untuk kemaslahatan bersama.
Sebagai pegawai BBPP Lembang, kami merasa malu dan berharap agar hasil kegiatan kami dapat menjadi berkah dan bermanfaat untuk keluarga dan rakyat Indonesia yang membiayai kami. Terutama dalam upaya mencerdaskan dan mengurangi angka kemiskinan petani di Jawa Barat yang selama ini belum tersentuh secara effektif oleh manfaat program/kegiatan Balai.
BalasHapusSebagai langkah awal kami berharap agar budaya kerja internal Balai dapat diwujudkan sesuai motto :
1. Taqwa dalam beragama:
a. Taqwa dalam beragama seharusnya direalisasikan dalam tindakan pengamalan agama yang penuh amanah, dengan iktikad dan niat selaras dengan peran pemerintah dalam mencerdaskan petani miskin.
b. Tumbuhkan kesadaran untuk mengedepankan rasa malu melakukan korupsi melaui rekayasa program kegiatan / rekayasa perjalanan dinas / rekayasa jumlah peserta, jumlah hari, kwitansi fiktif dsb
c. PNS berjilbab yang telah terbukti selingkuh dengan sesama PNS saat Dinas,seharusnya diberikan sangsi sesuai ketentuan, bukannya malah dipromosikan menjadi Widyaiswara.
d. PNS dengan status pernikahan yang tidak jelas dan menggunakan surat nikah palsu seharusnya ditindak.
e. Hentikan perjalanan dinas menginap berhari-hari diluar kota oleh PNS laki-laki dan perempuan untuk menghindari perselingkuhan yang dilaknat ALLAH SWT.
2. Santun dalam berperilaku:
a. Attitude seyogyanya mendasari penilaian performance dan karier pegawai.
b. Tumbuhkan budaya malu dan risih melakukan kegiatan yang tidak sesuai etika moral dan adat ketimuran. Lihat tayangan kegiatan outbond yang saling berpegangan tangan disekitar alat vital antara pegawai laki-laki dan perempuan.
c. Rekayasa Perjalanan Dinas menginap diluar kota berduaan antara PNS laki-laki dan perempuan, perlu dihentikan.
d. Hubungan kerja dan etika berperilaku santun saling menghormati antar atasan-bawahan, rekan sekerja dan yang telah berkeluarga perlu dibangun kembali.
3. Prima dalam berkarya:
a. Hasil karya yang prima perlu dibuktikan dan disajikan dalam bentuk data hasil kinerja, benchmarking serta data effektifitas BBPP Lembang dalam berkontribusi mengentaskan kemiskinan petani Jawa Barat.
b. Perlu ditetapkan "Target Kinerja" dan ”Target Effisiensi Penggunaan Anggaran"
c. Penyusun program harus berorientasi pada strategi yang productif, effektif dan effisien selaras peran pemerintah untuk mencerahkan petani miskin secara luas, karena saat ini penyelenggaraan kegiatan masih sekedar pemanfaatan sisa anggaran dan sarana penghasilan tambahan bagi pegawai Balai.
d. Ketua Balai seyogyanya lebih sering ditempat.
e. Distribusi beban kerja perlu disempurnakan agar lebih effisien mengacu,latar belakang pendidikan, jabatan dan golongan.
f. Kebanggaan sebagai pegawai senior dan gelar pendidikan seharusnya diwujudkan dalam bentuk hasil kinerja.
g. Inspektorat Jenderal perlu melakukan audit secara professional.
h. Bekerja dikantor jangan pakai sandal jepit.
Terima kasih